PALEMBANG, KINERJA.NET – Ribuan mahasiswa Universitas Sriwijaya (UNSRI) dan beberapa Universitas di Sumatera Selatan yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Sumatera Selatan Melawan Asap (G ASMA) menyuarakan permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sedang terjadi saat ini.

Aksi dimulai dengan longmarch dari gedung DPRD menuju kantor gubernur Sumatera Selatan dan dilanjutkan dengan penyuaran aspirasi dari kalangan mahasiswa. Aksi ini dilaksanakan pada (17/9).

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga selasa (17/9/2019), karhutala di Kalimantan dan Sumatera telah menghanguskan 328.724 hektar. Jumlah tersebut terjadi sejak Januari hingga Agustus 2019. Angka tersebut terjadi dari 2.894 titik panas.

Massa aksi menuntut adanya tindakan nyata dari pihak pemerintah untuk mengatasi masalah karhutla yang semakin hari semakin parah. Terlebih banyak korban yang sudah berjatuhan serta berbagai daerah yang terkena dampak langsung dari kabut asap.

Aksi yang berlangsung sekitar 4 jam tersebut sempat diwarnai kericuhan. Kericuhan awal disebabkan aksi Wakapolda yang ingin naik ke atas mobil komando. Respon massa aksi melarang dan membuat border didepan. Aksi massa ini membuat pihak aparat maju ke depan dan menekan massa. Massa yang tidak terima diperlakukan seperti itu, membalas dengan melempar botol ke arah aparat yang menekan massa. Kericuhan tersebut menyebabkan dua mahasiswa mengalamai luka. Satu mahasiswa mengalami luka di bagian kepala dan langsung ditandu menuju bulance polresta Palembang. Kericuhan tersebut akhirnya bisa diatasi dan aksi massa kembali kondusif.

Setelah itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan pidatonya. Mendengar tuntutan mundur dari jabatan apabila karhutla masih terjadi pada 2020 yang disampaikan massa, Herman Deru menyampaikan bahwa Ia tidak bisa menjanjikan.
“Tidak bisa, tidak berani saya. Siapa yang bisa menjamin kehendak Tuhan? Saya tidak akan menjanjikan sesuatu yang belum tentu bisa saya penuhi. Konyol.” Ujar Herman Deru di hadapan massa aksi. Meski begitu, mahasiswa tetap memberi tuntutan kepada pihak pemerintah. Tuntutan tersebut kemudian disetujui oleh Herman Deru.

Keenam tuntutan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Tangkap, Adili, dan cabut izin perusahaan pembakar lahan di sumsel
  2. Tindak tegas oknum pembakar lahan di wilayah sumsel menurut perda no. 08 tahun 2016 pasal 17 dan 18 dan atau uu nomor 32 tahun 2009
  3. Tegaskan aturan hukum terkait pembukaan lahqn sesuai pasal 56 uu 39 tahun 2014
  4. Membentuk tim gugus tugas untuk melakukan mitigasi bencana karhutla serta pengawasan lahan gambut dan atau lahan yang rentan terbakar
  5. Memfasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat yang terkena dampak penyakit akibat karhutla secara gratis
  6. Menerbitkan SK Gubernur tentang “kewajiban pencegahan karhutla oleh setiap perusahaan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup berkaitan dengan karhutla”

Gubernur Mahasiswa FE Unsri, Bagas Pratama mengatakan bahwa ada esensi dari aksi massa yang tak banyak diketahui publik.
“mungkin ada yang mengatakan lebih baik turun langsung membantu memadamkan daripada demo sia-sia atau lainnya. Tapi mereka mungkin belum paham esensi kita aksi, yakni menyuarakan dan menuntut,” Ujar Bagas.
“Oke kita apresiasi pemerintah yang sudah bekerjakeras memadamkan dan menanggulangi karhutla. Tapi tuntutan kita jelas, salah satunya meminta Pemprov memfasilitasi pelayanan kesehatan secara gratis bagi masyarakat yang terkena dampak karhutla, dan hal semacam itu tidak ada yang menyuarakannya.” Sambung Bagas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here