Kinerja.net — World Bank sebelumnya menyoroti dan berikan kritik atas UU Omnibus Law yang disahkan oleh Pemerintah Indonesia, Juli 2020. World Bank menilai usulan di dalam UU Ciptaker (cipta kerja) adanya klausal yang berpotensi merugikan perekonomian Indonesia. Dilansir dari DDTCNews,  berdasar Laporan World Bank dengan judul Indonesia Economic Prospects : The long Road to Recovery , klausal yang disorot adalah ketenagakerjaan, perizinan, dan lingkungan.

Pengurangan  penundaan perizinan dapat menyebabkan kerusakaan kekayaan sumber daya alam yang sangat penting bagi mata pencaharian banyak orang dan dapat berdampak negative terhadap investasi . Bank Dunia  juga membahas usulan pembebasan dari kepatuhan terhadap upah minimum yang meluas dan reformasi untuk menghapuskan pembayaran pesangon tanpa adanya usulan yang sepenuhnya disempurnakan untuk tunjangan pengangguran yang efektif. Hal ini dinilai berpotensi melemahkan perlindungan terhadap tenaga kerja serta meningkatkan ketimpangan.  Begitu juga tentang skema asuransi yang dinilai dapat melemahkan perlindungan bagi para pekerja dan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Namun kini Bank Dunia memberikan sikap berbeda dan  justru memberi dukungan kepada RUU Omnibus Law. Dikutip dari cuitan dan foto di twitter Presiden Jokowi, Bank Dunia mengeluarkan pernyataan dukungan untuk Omnibus Law pada 16 Oktober 2020 di Jakarta. Hal ini jelas berbeda dengan pernyataan pada bulan Juli. Bank Dunia menilai, UU Omnibus Law memberikan  reformasi besar untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif, mendukung aspirasi jangka panjang negara ini menjadi masyarakat yang sejahtera serta mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang yang tangguh di Indonesia.

Selanjutnya, Bank Dunia juga menilai penghapusan berbagai pembatasan besar pada investasi dan memberikan sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis. Hal tersebut dinilai dapat membantu menarik investor, menciptakan lapangan kerja, dan membantu Indonesia memerangi kemiskinan.

Dikutip dari Antara, Jakarta, Rifki menyampaikan bahwa apresiasi dari World Bank sebagai bentuk apresiasi yang objektif untuk melihat kehadiran Omnibus Law UU Ciptaker di tengah pro dan kontra masyarakat Indonesia. Apresiasi ini tentunya sejalan dengan kehendak DPR (Dewan Perwakilan  Rakyat) dan Pemerintah untuk mengkonsolidasikan berbagai undang-undang yang disebut Omnibus Law. Tak lupa pula, Bank Dunia akan berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam reformasi ini, menuju pemulihan ekonomi dan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Seperti diketahui, UU Omnibus Law memang menimbulkan polemik dalam negeri terkait pro-kontra yang terjadi. Diikuti demonstrasi besar-besaran yang menolak pengesahannya. Pada sisi lain, ada kelompok yang mengapresiasi pengesahan UU Omnibus Law. Apalagi, Kajian Omnibus Law silih berganti dilakukan baik menyisih kontra atau pro, yang membuat publik memiliki pandangan multi dalam menafsir.

Wartawan: Tri, Hgh

Editor: Tm/Bia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here